Lisa Mariana Protes ke Ridwan Kamil di Komnas Perempuan

frankocomedy.com – Lisa Mariana hadir di kantor Komnas Perempuan di Menteng, Selasa (24/6/2025) sambil menggendong anaknya, CA. Ia menuntut pengakuan bahwa CA adalah anak biologis Ridwan Kamil sekaligus memohon perlindungan hukum dan psikologis.

“Baca juga : Pemerintah Larang Kepemilikan Pribadi Pulau di Indonesia”

Dalam pertemuan tersebut, Lisa menyuarakan emosi dan menyindir mantan gubernur. “Pak RK anaknya sehat, ya. Jangan terus pencitraan anak orang diasuh, anak sendiri gak diaku,” ujarnya tegas. Ia juga sempat singkat menyinggung “simpanan”. “Ani-ani no, simpanan yes,” tambahnya.

Lisa mengenalkan tim kuasa hukum, termasuk pengacara Bertua Diana Hutapea, yang menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pengawasan hukum agar tidak ada ketidakadilan atau kekerasan terhadap Lisa dan anaknya. Kedua, pendampingan psikologis untuk Lisa dan CA. Ketiga, rekomendasi hukum terkait posisi perempuan dalam kasus ini.

Lisa Mariana Minta Perlindungan Komnas Perempuan dalam Sengketa Anak dengan Ridwan Kamil

Perseteruan hukum ini berawal saat Lisa mengklaim bahwa ia memiliki anak biologis dari Ridwan Kamil. Klaim ini memantik laporan pencemaran nama baik yang diajukan RK ke Bareskrim Polri pada 11 April 2025 (STTL/174/IV/2025/Bareskrim). Lisa pun menggugat ke PN Bandung pada 5 Mei 2025 (184/Pdt.G/2025/PN Bdg) untuk tes DNA dan pengakuan status anak.

Di sidang pada Kamis (19/6/2025), Lisa menuntut ganti rugi materiil Rp 6,6 miliar dan immateriil Rp 10 miliar, serta penyitaan aset hingga klaim denda harian Rp 10 juta jika putusan tak dijalankan. Sementara tim RK siap menuntut balik ganti rugi Rp 100 miliar atas dugaan penyebaran kebohongan.

Kasus ini semakin kompleks dengan munculnya Revelino Tuwasey, yang mengaku sebagai ayah biologis CA. Hal ini menambah dimensi hukum dan sosial, termasuk mengenai hak anak, pengakuan identitas, dan perlindungan perempuan.

“Baca juga : Danantara Salurkan Pinjaman Rp6,6 T untuk Garuda Indonesia”

Ke depan, proses pengadilan akan menentukan keabsahan klaim semua pihak serta kejelasan status anak CA. Selain aspek hukum, ini juga mencerminkan isu penting tentang hak anak dan perempuan dalam konteks publik dan politik.