Izin Pakai Kawasan Hutan Raja Ampat Dihentikan Sementara

frankocomedy.com – Kawasan Hutan di Raja Ampat sementara ini izin penggunaan kawasan hutan (PPKH) dihentikan oleh kementerian Kehutanan. Kebijakan ini muncul setelah ditemukan indikasi kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk.

“Baca juga : Kirana Larasati Cerita Dibayar untuk Liburan Mewah di Arab”

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah menjelaskan saat ini ada dua izin PPKH yang telah terbit di wilayah tersebut. Pemerintah menerbitkan izin pertama tahun 2020 dan izin kedua tahun 2022 berdasarkan perizinan pertambangan yang berlaku saat itu.

“Kami akan mengevaluasi kedua izin yang sudah terbit ini,” tegas Ade. Menteri Kehutanan memerintahkan penghentian sementara penerbitan izin baru sebagai langkah antisipasi. “Untuk izin baru kami hentikan, sementara izin lama kami evaluasi dan awasi ketat,” tambahnya.

Raja Ampat memiliki ekosistem unggulan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan nilai budaya penting. Kemenhut menegaskan komitmennya melindungi kawasan konservasi ini dari ancaman kerusakan lingkungan.

Kasus ini bermula dari aktivitas penambangan nikel PT Gag Nikel di kawasan hutan Raja Ampat. Perusahaan ini merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang bergerak di bidang pertambangan nikel.

Pemerintah kini fokus pada dua langkah utama:

1. Menghentikan penerbitan izin baru
2. Mengevaluasi izin yang sudah terbit

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi bernilai tinggi. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia dengan terumbu karang yang masih alami.

Masyarakat setempat dan aktivis lingkungan telah lama menyoroti dampak aktivitas pertambangan di kawasan ini. Mereka mendesak pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap operasi pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

“Baca juga : Tradisi Idul adha Unik dari Berbagai Negara di Dunia”

Kemenhut berjanji akan transparan dalam proses evaluasi izin yang sudah terbit. Mereka juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kawasan hutan di masa depan.